JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR sempat mempertanyakan posisi Benny K Harman yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penolakan Benny didasari pemberitaan media massa yang menyebut politikus Partai Demokrat itu akan dipanggil sebagai saksi sidang suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Penolakan ini dilontarkan oleh Sayed Muhammad Muliady, anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDIP. Sayed meminta agar Benny tidak memimpin rapat bersama KPK. "Untuk menjaga netralitas," kata Sayed dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/2/2012).
Penolakan ini langsung mendapat reaksi dari anggota Komisi yang juga berasal dari Fraksi Demokrat. Dasrul Djabar dan Ruhut Sitompul membela Benny. Dasrul meminta anggota dewan tidak mencampuradukan proses hukum dengan politik.
"Jangan lebay. Masalah wisma atlet itu masalah hukum. Biar KPK yang selesaikan," ujarnya.
Bambang Soesatyo, anggota dari Fraksi Partai Golkar meminta agar Benny mempertimbangkan pemintaan Sayed.
Sementara itu Benny menegaskan dirinya akan tetap independen memimpin rapat. "Saya jamin independen. Kalau nanti terbukti (tidak independen), tanpa meminta untuk dicopot, saya akan mencopot diri sendiri," katanya.
Di sela skors RDP, Benny menegaskan penolakan dirinya hanya usulan gurauan. "Ini bukan pengadilan, ini komisi. Saya berhak memimpin karena saya ketua komisi. Tidak ada kaitannya menjadi saksi di persidangan dengan posisi memimpin rapat," pungkasnya.
(ded)
This post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.
@
Tagged @ Atlet
Tagged @ Benny
Tagged @ Disebut
Tagged @ Ditolak
Tagged @ Pimpin
Tagged @ Saksi
Tagged @ Wisma
0 comments:
Post a Comment - Kembali ke Konten